Dapatkan info penting lainnya dari kami!

Email anda :


Share

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hanya mampu menangani 1% dari total obat palsu yang beredar di masyarakat. Setiap tahunnya sekitar 1,800 jenis obat diduga palsu dengan nilai Rp 2,5 triliun.

BPOM Husniah Rubiana Thamrin mengemukakan hal itu di sela-sela Workshop Anti-Counterfeiting of Pharmaceutical Products yang diadakan US-ASEAN Business Council, kemarin. Yang lebih mencengangkan dari segi akumulasi, nilai peredaran jumlah obat palsu mencapai sekitar 10% dari total Rp25 triliun omzet industri obat Indonesia.

“Kita hanya punya data riil obat palsu sekitar 1%, itu pun terutama yang beredar di illegal market seperti di Pasar Pramuka, Jakarta,” kata Husniah. Kondisi itu tentu saja sangat merugikan masyarakat selaku konsumen yang seharusnya memperoleh perlindungan kesehatan.

Pelaku pemalsuan obat sepertinya juga memanfaatkan lemahnya celah hukum dan penanganannya. Seperti yang dikemukakan Rubiana, seluruh kasus pemalsuan obat yang sudah diserahkan kepada pihak kepolisian hanya dijatuhi hukuman ringan. “Mereka hanya dihukum percobaan beberapa bulan atau membayar denda Rp 200 ribu. Tentunya, ini tidak menimbulkan efek jera,” katanya.

Hal tersebut juga disebabkan lemahnya peraturan seperti UU Nomor 23/1992 tentang Kesehatan dan PP 72/1992 tentang Pengamanan Ketersediaan farmasi hanya mengatur sanksi ringan, dengan denda maksimal Rp 2 miliar, bagi yang melanggarnya.

Walau demikian, BPOM bertekad akan terus mengagendakan razia obat palsu. “Kita berharap, ke depan hukumannya bisa lebih berat,” ujarnya. Tentu saja hal itu perlu dipikirkan pihak pemerintah dan legislatif melalui regulasi.

Masih tingginya peredaran obat palsu di Indonesia ditanggapi sinis oleh pengamat kesehatan Kartono Mohammad, yang juga berbicara dalam forum tersebut. Menurutnya, pemerintah punya andil besar terhadap maraknya peredaran obat palsu. “Pemerintah lemah dalam kontrol dan tidak memperbaiki regulasi,” ujar mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tersebut.

Ia menilai selama ini pola industri farmasi tidak dikelola dengan benar sehingga berkembang pesat melebihi kebutuhan obat di Indonesia. Dalam praktiknya, untuk menguasai pasar produsen obat yang nakal tidak segan-segan mencatut obat yang diproduksi pesaingnya. Atau, memproduksi obat yang tak sesuai dengan komposisi yang benar.

Lagi-lagi masyarakat yang jadi korban. “Efek pemakaian obat palsu itu mulai dari yang ringan hingga pada kematian. Pemalsuan obat ini mestinya dipandang sebagai kejahatan serius yang bisa mengakibatkan kematian,” tegas Kartono.

Karena itu, ia mendesak agar pemerintah melakukan tindakan hukum yang tegas dan keras untuk para pemalsu obat. Sebagai gambaran, di India sedang dipersiapkan aturan hukuman mati bagi pemalsu obat.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang membuka lokakarya tersebut kepada wartawan mengatakan untuk membatasi peredaran obat palsu, pemerintah akan mengatur kembali pasar obat yang menjual obat dengan resep secara ilegal.

“Toko-toko obat itu akan kita atur kembali dan mengubah statusnya menjadi apotek rakyat, tentunya dengan syarat yang gampang dan akomodatif. Bagi pengusaha kecil, kita akan bantu mereka, sekaligus dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan,” ujarnya.

Namun, rencana Departemen Kesehatan tersebut masih disangsikan Kartono Muhammad. “Apa cukup apotekernya?” katanya. Menurut ia, prioritas yang perlu dilakukan pemerintah yakni membuat daftar obat esensial dan mendorong dokter, apotek, dan rumah sakit menyediakannya. Selama ini, Indonesia memang belum mempunyai daftar obat esensial. “Padahal, dengan cara ini, obat palsu akan lebih mudah dideteksi,” tambahnya. (yz)


Artikel Yang Mungkin Berkaitan :

  1. Inilah 15 Cara Mudah Kurangi Kecanduan Gula
  2. Kematian Ibu Melahirkan Di Bekasi Meningkat
  3. Inilah Bahaya Balita Jika Gemar Memainkan iPad
  4. Merawat Organ Reproduksi Perempuan
  5. Inilah 6 Penyakit yang Bisa Menular Lewat Ciuman
  6. 5 Cara Mengurangi Radiasi Ponsel
  7. Gigi Awet Sampai Tua
  8. Lintah Kembali Berjasa bagi Dunia Medik
  9. Kopi Diduga Kurangi Risiko Kanker Hati
  10. Sekitar 80 Persen Kulit Bayi di Indonesia Bermasalah